Ketua Dewan Pertimbangan Partai NasDem Rachmawati Soekarnoputri memberikan sikap terhadap hasil Pilpres 2014. Dia mengaku resah banyaknya kecurangan dalam perhelatan pesta demokrasi ini.
Putri ketiga Presiden pertama RI Soekarno itu menjelaskan, sikap ini dilandasi lantaran banyak desakan dari berbagai pihak. Dirinya pun sesumbar segera membentuk gerakan atas persoalan ini bernama Front Pelopor.
"Saya ingin menjelaskan keinginan saya untuk menyatakan sebuah deklarasi atas nama pribadi dan adanya desakan dan permintaan dari berbagai kalangan untuk menyatakan sikap. Saya menyatakan sebagai anak bangsa yang independen. Tapi lebih dari itu, menyelamatkan hak bangsa dan negara. Proses pilpres banyaknya kecurangan yang diperlihatkan oleh anak bangsa dalam mengambil momentum kekuasan. Jadi perkenankan saya ingin deklarasikan Front Pelopor yang diambil sebagai pendiri Partai Pelopor," kata Rachmawati saat jumpa pers di kediamannya bilangan Pejaten, Jakarta, Kamis (31/7).
Pendiri Universitas Bung Karno (UBK) menambahkan, kegiatan yang akan dilakukan oleh gerakan tersebut, yakni mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) agar bertindak tegas terutama soal banyaknya spanduk bertuliskan 'Jokowi Presiden Terpilih'. Sebab, ini merupakan usaha makar kubu capres-cawapres nomor urut 2 tersebut.
"SBY agar bertindak tegas. Harus memerintahkan, menurunkan gambar 'Jokowi Presiden Terpilih'. Ini tidak boleh dibiarkan. Ini usaha makar," ujar adik kandung Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri itu.
Selain itu, Rachmawati kian sesumbar, bila spanduk itu tidak lekas diturunkan oleh rakyat. Maka itu, dia memberikan ultimatum. Dia bahkan menyebut ada intervensi pihak luar atas berbagai hal terkait Pilpres.
"Rakyat kita jangan 'ternina bobo' oleh intervensi asing. Bila ini foto tidak diturunkan 2x24 jam maka rakyat akan bertindak," tegasnya.
#PrabowoHatta , #satuINDONESIA , #INDONESIABANGKIT , #dukungboikotMETROtv , #syuradikaraende95fraternity , Website Resmi Kampanye #DukungPrabowoHatta untuk #SelamatkanIndonesia :
www.SelamatkanIndonesia.com
Thursday, 31 July 2014
Wednesday, 30 July 2014
We Will Not Go Down (Gaza) - Michael Heart - OFFICIAL VIDEO
Sahabat.
Demokrasi artinya rakyat berkuasa. Wujud dari demokrasi adalah
pemilihan, dan esensi pemilihan adalah pemilihan yang jujur, yang bersih
dan yang adil.
Kalau ada yang bisa mencoblos puluhan, ratusan
surat suara itu tidak demokratis. Dari Papua saja ada 14 kabupaten yang
tidak pernah mencoblos tetapi ada hasil pemilu. Ada 5.000 lebih TPS di
DKI yang direkomendasikan untuk pemilihan suara ulang (PSU) tetapi tidak digubris oleh KPU.
Manakala kita melihat ketidakadilan, manakala kita melihat perampokan
hak-hak warga negara, maka kita harus memilih. Memilih berdiri membela
kebenaran, atau atau mengikuti yang dzolim.
Pilihannya jelas.
Kami memilih membela kebenaran. Oleh karena itu kami memilih untuk
mengambil sikap. Prabowo-Hatta menggunakan hak konstitusional kami untuk
menolak pelaksanaan Pilpres 2014 yang cacat hukum. Oleh karena itu kami
menarik diri dari proses yang sedang berlangsung.
Kami tidak
bersedia mengorbankan mandat yang telah diberikan oleh rakyat
dipermainkan dan diselewengkan. Kami siap menang dan siap kalah dengan
cara yang demokratis dan terhormat.
Demokrasi artinya rakyat berkuasa. Wujud dari demokrasi adalah
pemilihan, dan esensi pemilihan adalah pemilihan yang jujur, yang bersih
dan yang adil.
Kalau ada yang bisa mencoblos puluhan, ratusan
surat suara itu tidak demokratis. Dari Papua saja ada 14 kabupaten yang
tidak pernah mencoblos tetapi ada hasil pemilu. Ada 5.000 lebih TPS di
DKI yang direkomendasikan untuk pemilihan suara ulang (PSU) tetapi tidak digubris oleh KPU.
Manakala kita melihat ketidakadilan, manakala kita melihat perampokan
hak-hak warga negara, maka kita harus memilih. Memilih berdiri membela
kebenaran, atau atau mengikuti yang dzolim.
Pilihannya jelas.
Kami memilih membela kebenaran. Oleh karena itu kami memilih untuk
mengambil sikap. Prabowo-Hatta menggunakan hak konstitusional kami untuk
menolak pelaksanaan Pilpres 2014 yang cacat hukum. Oleh karena itu kami
menarik diri dari proses yang sedang berlangsung.
Kami tidak
bersedia mengorbankan mandat yang telah diberikan oleh rakyat
dipermainkan dan diselewengkan. Kami siap menang dan siap kalah dengan
cara yang demokratis dan terhormat.
Sergey Mavrodi The Truth the Government doesnt want you to know
SERUAN PROGRES 98:
Demi penuntasan sejumlah kasus KKN yang
disinyalir melibatkan Jokowi dan Megawati sebagaimana telah kami adukan
ke KPK sebagai berikut:
(1) Kasus tiga rekening gratifikasi
Jokowi. (2) Kasus korupsi 12,4 APBD Solo saat Jokowi menjabat selaku
Walikota. (3) Kasus Bus Trans Jakarta Jokowi senilai 1,5 triliun. (4)
Kasus rekening Jokowi di luar negeri senilai US$ 8 juta. (5). Kasus
Release and Discharge BLBI oleh Megawati Soekarnoputri.
Maka melalui kesempatan ini kami serukan kepada sahabat-sahabat pejuang
perubahan untuk bergabung dengan aktivis Progres 98 guna melakukan aksi
nginap di KPK, terhitung sejak:
Tanggal: Rabu malam 30 Juli, pukul 18.00 WIB hingga 21 hari ke depan, tempat Gedung KPK.
salam hormat
Faizal Assegaf
Ketua Progres
NB: Aksi ini dilakukan secara damai dan terbuka untuk umum. Berkenan untuk disebarkan ke seluruh
perubahan untuk bergabung dengan aktivis Progres 98 guna melakukan aksi
nginap di KPK, terhitung sejak:
Tanggal: Rabu malam 30 Juli, pukul 18.00 WIB hingga 21 hari ke depan, tempat Gedung KPK.
salam hormat
Faizal Assegaf
Ketua Progres
NB: Aksi ini dilakukan secara damai dan terbuka untuk umum. Berkenan untuk disebarkan ke seluruh
Saturday, 26 July 2014
Pesan Video Prabowo Subianto | 25 Juli 2014
Bos Kompas: Katolik dan Cukong Wajib Dukung Jokowi
- Post 23 Maret 2014
- By Faizal Assegaf
terbatas di kalangan petinggi Kompas Gramedia Group. Tentang konspirasi
di balik opini bentukan jaringan media menghadapi pemilu 2014. Tentang
"kolaborasi kotor" kelompok misionaris Katolik, konglomerasi Tionghoa
dan elit PDIP. Tentang rekayasa pencitraan Jokowi - Ahok menggilas akal
sehat publik.
Kisah penuh misteri itu berawal di
akhir bulan Desember 2013. Orang - orang berduit triliun rupiah yang
kemudian dikenal dengan "cukong", berkumpul bersama petinggi Kompas
Gramedia Group, elite PDIP dan misionaris Katolik. Atas nama kesamaan
kepentingan ideologi, merumuskan sebuah konspirasi jahat.
"Kita sudah berhasil membawa Jokowi -
Ahok di posisi jabatan strategis DKI Jakarta, kini selanjutnya
mempermulus jalan untuk memastikan Jokowi menjadi Presiden dan Ahok
tampil memimpin Jakarta." Sembari menegaskan: "Ini tahapan finalisasi
untuk menguasai Indonesia yang berpenduduk mayoritas muslim."
Dengan mengusung tema liputan
"Indonesia Satu", crew redaksi Kompas bergerak lincah menyebarkan
serangkaian isu dan opini penuh tipu muslihat ke ruang publik. Sasaran
mendongkrak popularitas Jokowi - Ahok dan menghembuskan kebencian rakyat
kepada elite dan partai non PDIP.
Hasilnya, dalam kurun waktu yang tidak
lama, Jokowi - Ahok diposisikan sebagai figur fenomenal di panggung
politik nasional jelang Pemilu 2014. Publik hampir setiap hari disuguhi
berbagai berita dari aneka lakon dua boneka yang terus melenggang bebas
mewakili ambisi cukong dan jaringan katolik.
Dengan mengabaikan visi, Jokowi - Ahok
hadir bagai sinetron berdurasi tanpa batas menyihir pembaca dan
pemirsa. Mulai dari serangkaian kisah blusukan Jokowi yang menguras
anggaran miliaran rupiah dari APBD, hingga celoteh penuh amarah tanpa
etika diperankan secara membabi-buta oleh Ahok. Mirip pertunjukan
"topeng monyet", yang setiap gerak-geriknya sudah terlatih dan
sepenuhnya dikendali oleh dalang alias cukong.
Jejak Hitam
Kompas punya sejarah panjang dalam
kongsi kepentingan dengan cukong. Media utama milik kelompok Katolik
ini, telah menjadi jaringan yang terus menggurita. Di tahun 1998 - 1999,
Kompas sukses mencitrakan pengaruh Uskup Belo dalam pergolakkan politik
paling spektakuler yang berujung pada pelepasan Timor-Timur dari
wilayah NKRI.
Uskup Belo dikesankan bagai pahlawan
kemanusiaan yang secara sporadis menyudutkan ABRI (TNI) sebagai penjahat
HAM dalam serangkaian kasus pembantaian massal di Timor-Timur. Tudingan
tanpa bukti itu, nyaris setiap hari menghias halaman utama koran Kompas
dan memicu intervensi kekuatan asing.
Setelah setahun Timor-Timur lepas dari
NKRI, publik kemudian baru menyadari ternyata: Uskup Belo dan Kompas
terlibat bermain mata untuk memuluskan kepentingan cukong yang mengincar
sumber kekayaan minyak di Laut Timor. Dan untuk hajat busuk itu, maka
jalan ekstrim disintegrasi pun dimainkan.
Sangat menyedihkan, konspirasi Kompas
dan gereja Katolik yang dipimpin oleh Uskup Belo sukses menyulut api
kebencian di hati rakyat Timor-Timur. Di mana ratusan ribu warga
Indonesia yang sebagian besar berasal dari Pulau Jawa yang puluhan tahun
menetap di Timor-Timur menjadi sasaran perlakuan tidak manusiawi,
diusir dan ribuan dari mereka kehilangan nyawa serta harta bendanya.
Tragedi berdarah lepasnya Timor-Timur
(Timor Leste) dari wilayah Indonesia adalah fakta sejarah yang tak
terlupakan. Wilayah yang berpenduduk mayoritas Katolik tersebut oleh
Kompas sangat berkepentingan untuk menjadikannya sebagai negara boneka
dalam kendali Australia, Eropa dan Amerika.
Timor Leste memiliki potensi sumber
kekayaan alam dan berada di zona strategis serta berdampingan dengan NTT
yang berpenduduk mayoritas Katolik. Dan oleh Australia, Timor Leste
telah dijadikan pangkalan militer yang setiap saat dapat memperluas
pengaruhnya dengan mencaplok kawasan di sekitarnya. Jalan kearah itu
semakin terbuka lebar. Dan lagi-lagi, Kompas menyembunyikan rencana
licik itu dari perhatian publik.
Bagaimana dengan Jokowi - Ahok...?
Kompas Gramedia Group, cukong dan
basis jaringan Katolik dengan mencolok tengah gencar memainkan
"disintegrasi politik" yang memporak-porandakan tatanan sosial di negeri
ini. Melalui penunggangan PDIP, Jokowi dipaksakan tampil sebagai boneka
mereka untuk dipersiapkan memimpin Indonesia lima tahun ke depan.
Skenario busuk itu tidak lain
bertujuan untuk memperluas pengaruh Katolik dan cukong dalam penguasaan
negara, sentra ekonomi-keuangan dan sebagainya. Ambisi itu sangat nyata,
dan secara terbuka tokoh Katolik paling berpengaruh, Frans Maknis
Suseno menyampaikan pesan berupa ancaman: "Bila Jokowi tidak jadi
presiden maka Indonesia akan rusuh..."
Pernyataan misionaris Katolik Frans
Maknis Suseno, tidak berbeda dengan apa yang pernah dilontarkan oleh
Uskup Belo: "Lebih baik membawa mayoritas Katolik Timor-Timur lepas dari
NKRI dari pada bergabung dengan ummat Islam dalam kebhinekaan
Indonesia..."
Cara pandang para tokoh Katolik yang
berkonsiprasi dengan cukong, membuat banyak pihak bertanya: "Di mana
sikap nasionalisme Megawati dan politisi PDIP...?".
Hem, uang dan kerakusan kekuasaan
telah melunturkan spirit nasionalisme elite partai. Masa depan rakyat di
negeri ini tengah berjalan menuju jurang kehancuran. Prihatin !
by Faizal Assegaf
Thursday, 24 July 2014
Timor Leste - They don't really care about us...
Forward
ANDR:----Tim Prabowo Temukan 265 Kotak Suara Masih TersegelKamis, 24
Juli 2014 - 17:56 wibQur'anul Hidayat - OkezoneJAKARTA - Tim Advokasi
Prabowo Subianto-Hatta Rajasa menemukan 260 kotak suara dalam keadaan
masih tersegel di Cilincing, Jakarta
Utara. Temuan tersebut menimbulkan tanda tanya karena rekapitulasi
suara sudah selesai.Ketua Tim Advokasi Eggi Sudjana, mengatakan temuan
itu sudah dilaporkan ke Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara
Pemilu (DKPP). Sebagai bukti, Eggi mengaku menyerahkan foto."Ditemukan
semalam 265 kotak suara masih diperiksa di daerah Cilincing belum
dibuka. Ini tidak pidana," katanya di Gedung Bawaslu, Jalan MH. Thamrin,
Jakarta Pusat, Kamis (24/7/2014).http://m.okezone.com/.../tim-prabowo-temukan-265-kotak...
pemilu.okezone.com
Introduce. My name is A. Without a last name.
I was born in Indonesia. As a CEH, my profession of computer network security consultant.
This new year I follow the news and to vote in the Presidential elections Indonesia.
Today July 23 2014 I read the various posts. Many ask: Is the presidential election took place in 2014 with honest and fair?
I may have the answer. Possible. My writing may answer the question. May also even open many new questions.
However earlier apologies. I am not a writer. We are sorry if my language is not good. I'm trying to make a short and effective.
This paper is aimed to those of you who are curious.
Also
to elect a presidential candidate, Jokowi pack. In order for IT systems
later in 2019 elections could be better than now. So that no more that
cried foul.
Also for a presidential candidate is not elected, Mr.
Prabowo. Because you must be curious. Also for president now, sir SBY.
Who knows, the father was also curious.
Also to the designers and
IT systems admin election 2014: Raden Santoso, Nana Indra, Utian Ayuba,
Andy Nugroho, Yoga Dahirsa, Muhammad Hafidz et al.
Of course,
also to the members of the Commission: Husni Kamil Malik, Kurnia
Rizkiyansyah Ferry, Ida Budhiati, Sugit Pamungkas et al.
Consider it my contribution. For shared learning materials. That Indonesia is safer. Indonesia great. Indonesia rose.
7 April 2014
On 7 April 2014, I noticed a fascinating phenomenon.
Hackers
and crackers also have the right to vote. Had political rights. Also
have the right to campaign to support the number one or number two.
So
great was the spirit of the hackers and crackers in the 2014
Presidential Election. Most of the second support. Although there is
also the number one support.
This is my conclusion after seeing so many candidate ads on Google and YouTube. Ads are fine. Advertising also fine.
Though there can be no presidential ads on both sites. Google prohibits political advertising in Indonesia. In any form. But ...
They must realize the power of Google in limited ad filtering and blocking. This vulnerability is exploited.
There are also so excited, a lot of people hacked the site, converted into pages for promotion or disfigure that not supported.
They are trying to influence perception. Perceptions affect the results.
Their efforts make me ask. In addition to disseminating information to influence perception, what else can they do?
Get hackers and crackers sympathizers hacked into IT systems KPU candidates? And directly affect the outcome? I tried it.
Security Gap # 1: Email the Commission Members
To
understand how the Commission IT systems from the information I need. I
started looking for email addresses of members of the Commission.
I found this document all email addresses are active KPU commissioner used in this document. Six of seven using a free email.
I'm so ask. Organize elections not work playfulness. Why use a free email that is easily hacked? What might be intentional?
Ferry
seems Kurnia is the youngest of the seven members of the Commission.
Usually the youngest was the most involved IT affairs.
I send a
phishing email to the Ferry. Less than two hours, I was able to access
and read all the emails I have ever received and sent.
What I
found made me confused. I am sure the members of the Commission, and
the Commission IT system designers not just anybody.
But they like to make everything so easy for a man like me has no intention to get into the IT system KPU.
Security Gap # 2: send Username and Password in Email
The
first thing I did when opening the mail box one member of the
Commission is looking for the word "password". I was surprised.
I can direct to SILOG password. Logistics System.
I also can password used Dropbox to store copies of data for the entire Indonesian voters.
Password
to the system can also count Commission estate. Ya. It turns out that
the Commission has a system that somehow the real count is not shown on
the website so that the public should count themselves as
kawalpemilu.org website.
Can also manage passwords for
the Commission's website. Can also password for SIDALIH, voter data
system. Can also passwords for many other systems.
It also makes
me confused. Granted various passwords sent by the admin via email. Is a
hacker wants to make it easier to enter the system?
Note: Many passwords are still used in this screenshot ... It makes me so ... Sorry if it's hidden so curious.
Security Gap # 3: There's Google Docs Username and Password
My
surprise. Email this really beyond logic and way of thinking. I found
an email sent by the IT system admin to all members of the KPU KPU.
GOOGLE DOCS contents with a list of all passwords Commission IT systems.
I
became really suspicious, administrators and members of the Commission
did want to facilitate the hackers and crackers to break into the IT
system of the Commission.
Moreover ...
Security Gap # 4: Easy Password Predictable Pattern
For example, this SSH password to KPU website I've ever used: 4dm1n80njol @ w1w1k. Username: kpuadmin.
Password root shell / MySQL: m3rd3k41945!
Many
IT system password Commission using the same pattern. Is so easy to
remember ... Or to be easily hacked. Sorry if I think that is a no-no,
because I was trained to look at patterns.
Security Gap # 5: All Commission Members Can Edit List of Voters at will
This
is the Voter Data System (SIDALIH) KPU. With this system the Commission
set names entered Voters List (DPS) and the voters list (DPT).
Addition
or subtraction of the names of voters can be done from this system.
This is crucial because in Indonesian armed with enough voters can
choose invitations without needing ID cards.
I am a layman. But a big
question for me. If you want safe: Why all the members of the
Commission DPT can edit at will? Why is access granted by the admin not
only read only?
Edit right decision is, of course deliberate
decision, not likely an accident, give very great authority for each
member of the Commission to play with the number of voters. Reduce or
add.
It could be if there is communication with the members of the
Commission that a presidential candidate's campaign team, or if there is
a hacker or cracker supporters of presidential candidate coming into
the system like me ... It could add or subtract new voters ... voters in
certain areas .
Those who can not choose, be given the right to
vote. They are known to pick a particular candidate, could revoked their
right to vote ... With easy. It's easy.
Moreover, for every entry ... No info or log publicly, who is last to edit let alone edit history.
Cracks were happy ... For those who have good intentions.
Security Gap # 6: All Commission Members Can Edit Sound Amount Paper Delivery at will
Logistics
System (SILOG) KPU. With this system the Commission governing the
distribution of ballots to all regions / TPS. Addition or subtraction
delivery ballots can be made from this system.
My question is about the same as SIDALIH SILOG.
I
am a layman. But a big question for me. If you want safe: Why all the
members of the Commission can edit logistics such election ballots at
will? Why is access granted by the admin not only read only?
Sorry if
this is like a repeat. This decision, of course, a deliberate decision,
not likely an accident, give very great authority for each member of
the Commission to play with the number of ballots.
It could be if
there is communication with the members of the Commission that a
presidential candidate's campaign team, or if there is a hacker or
cracker supporters of presidential candidate coming into the system like
me ... It could send more ballots to certain areas. It's easy.
Moreover, as in SIDALIH ... For every entry ... No info or log publicly, who is last to edit let alone edit history.
Appreciation: System Scan Form C1
In
making this post, I feel I have to be fair. If there is a security
hole, I have to say. If there is a best practice that is done, my
appreciation.
C1 form a system scan made by the Commission team I
think is very good. Application interface design is simple, not a lot of
stuffing. It certainly helps boost system utilization.
Presentation C1 on the web pilpres2014.kpu.go.id also good. Simple and easy to use by anyone.
C1
Management makes the perception that the election fair and square.
Hardly likely to affect the results of the election if the scan C1've
collected all of the servers Commission.
But I have a question.
The question is quite large. Admin make a real count applications,
specifically for the members of the Commission at the address
http://103.21.228.33/internal - why this data is not opened to the
public?
Why force the public to conduct mutual cooperation of
hundreds of thousands of data entry form C1? Though it has no real count
...
Just a question just after it. There may be self-assessment ...
conclusion
Back to the original question: Is the 2014 Presidential Election took place with honest and fair?
I do not know. Too many areas, too many polls, too many voters to be able to know the name of the game with SILOG or SIDALIH.
But
two things are certain. First: Anyone who can have access to SILOG and
SIDALIH and have no intention of winning candidate number one or number
two, especially before the month of May 2014, and had the ability to
coordinate with a successful team on the field (TPS TPS, where the
villages that need to be exceeded ballots ... the names of what needs to
be added or subtracted from the system) can greatly affect the outcome
of the presidential election in 2014.
Second: Not at all difficult to
access all IT systems KPU. In fact I suspect ... As is made so easy for
hackers and crackers who want to enter. What is it?
Hopefully not see why. Hopefully the security gaps that I write here ... It is a mistake that was not intentional.
Because anyone who has access to the IT system the Commission ... may affect who is elected President.
The
President has the power to 250 million population country. 2,000
trillion budget. 600,000 soldiers. The velocity of money is almost
10,000 trillion.
Because if it was intentional ...
It's easy ...
It could be hundreds ... thousands ... probably millions of voters
"new". Creations of those who have access to SIDALIH.
It could also
be hundreds ... thousands ... probably millions of ballots were "more
coincidence". Creations of those who have access to SILOG.
Sorry if this post so raises new questions.
Thus my writing. Hopefully this is helpful.
A.
Footnote: I'm a hacker. Not a cracker. I do this out of curiosity audit. Not because there are no good intentions.
However, Indonesian law does not distinguish. To avoid the possibility of criminal ... I wish to REMAIN anonymous.
Source: Audit-Commission
Original Title: IT System Security Audit Commission 2014 presidential election
Timor Leste - They don't really care about us...
Forward
ANDR:----Tim Prabowo Temukan 265 Kotak Suara Masih TersegelKamis, 24
Juli 2014 - 17:56 wibQur'anul Hidayat - OkezoneJAKARTA - Tim Advokasi
Prabowo Subianto-Hatta Rajasa menemukan 260 kotak suara dalam keadaan
masih tersegel di Cilincing, Jakarta
Utara. Temuan tersebut menimbulkan tanda tanya karena rekapitulasi
suara sudah selesai.Ketua Tim Advokasi Eggi Sudjana, mengatakan temuan
itu sudah dilaporkan ke Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara
Pemilu (DKPP). Sebagai bukti, Eggi mengaku menyerahkan foto."Ditemukan
semalam 265 kotak suara masih diperiksa di daerah Cilincing belum
dibuka. Ini tidak pidana," katanya di Gedung Bawaslu, Jalan MH. Thamrin,
Jakarta Pusat, Kamis (24/7/2014).http://m.okezone.com/.../tim-prabowo-temukan-265-kotak...
pemilu.okezone.com
Introduce. My name is A. Without a last name.
I was born in Indonesia. As a CEH, my profession of computer network security consultant.
This new year I follow the news and to vote in the Presidential elections Indonesia.
Today July 23 2014 I read the various posts. Many ask: Is the presidential election took place in 2014 with honest and fair?
I may have the answer. Possible. My writing may answer the question. May also even open many new questions.
However earlier apologies. I am not a writer. We are sorry if my language is not good. I'm trying to make a short and effective.
This paper is aimed to those of you who are curious.
Also
to elect a presidential candidate, Jokowi pack. In order for IT systems
later in 2019 elections could be better than now. So that no more that
cried foul.
Also for a presidential candidate is not elected, Mr.
Prabowo. Because you must be curious. Also for president now, sir SBY.
Who knows, the father was also curious.
Also to the designers and
IT systems admin election 2014: Raden Santoso, Nana Indra, Utian Ayuba,
Andy Nugroho, Yoga Dahirsa, Muhammad Hafidz et al.
Of course,
also to the members of the Commission: Husni Kamil Malik, Kurnia
Rizkiyansyah Ferry, Ida Budhiati, Sugit Pamungkas et al.
Consider it my contribution. For shared learning materials. That Indonesia is safer. Indonesia great. Indonesia rose.
7 April 2014
On 7 April 2014, I noticed a fascinating phenomenon.
Hackers
and crackers also have the right to vote. Had political rights. Also
have the right to campaign to support the number one or number two.
So
great was the spirit of the hackers and crackers in the 2014
Presidential Election. Most of the second support. Although there is
also the number one support.
This is my conclusion after seeing so many candidate ads on Google and YouTube. Ads are fine. Advertising also fine.
Though there can be no presidential ads on both sites. Google prohibits political advertising in Indonesia. In any form. But ...
They must realize the power of Google in limited ad filtering and blocking. This vulnerability is exploited.
There are also so excited, a lot of people hacked the site, converted into pages for promotion or disfigure that not supported.
They are trying to influence perception. Perceptions affect the results.
Their efforts make me ask. In addition to disseminating information to influence perception, what else can they do?
Get hackers and crackers sympathizers hacked into IT systems KPU candidates? And directly affect the outcome? I tried it.
Security Gap # 1: Email the Commission Members
To
understand how the Commission IT systems from the information I need. I
started looking for email addresses of members of the Commission.
I found this document all email addresses are active KPU commissioner used in this document. Six of seven using a free email.
I'm so ask. Organize elections not work playfulness. Why use a free email that is easily hacked? What might be intentional?
Ferry
seems Kurnia is the youngest of the seven members of the Commission.
Usually the youngest was the most involved IT affairs.
I send a
phishing email to the Ferry. Less than two hours, I was able to access
and read all the emails I have ever received and sent.
What I
found made me confused. I am sure the members of the Commission, and
the Commission IT system designers not just anybody.
But they like to make everything so easy for a man like me has no intention to get into the IT system KPU.
Security Gap # 2: send Username and Password in Email
The
first thing I did when opening the mail box one member of the
Commission is looking for the word "password". I was surprised.
I can direct to SILOG password. Logistics System.
I also can password used Dropbox to store copies of data for the entire Indonesian voters.
Password
to the system can also count Commission estate. Ya. It turns out that
the Commission has a system that somehow the real count is not shown on
the website so that the public should count themselves as
kawalpemilu.org website.
Can also manage passwords for
the Commission's website. Can also password for SIDALIH, voter data
system. Can also passwords for many other systems.
It also makes
me confused. Granted various passwords sent by the admin via email. Is a
hacker wants to make it easier to enter the system?
Note: Many passwords are still used in this screenshot ... It makes me so ... Sorry if it's hidden so curious.
Security Gap # 3: There's Google Docs Username and Password
My
surprise. Email this really beyond logic and way of thinking. I found
an email sent by the IT system admin to all members of the KPU KPU.
GOOGLE DOCS contents with a list of all passwords Commission IT systems.
I
became really suspicious, administrators and members of the Commission
did want to facilitate the hackers and crackers to break into the IT
system of the Commission.
Moreover ...
Security Gap # 4: Easy Password Predictable Pattern
For example, this SSH password to KPU website I've ever used: 4dm1n80njol @ w1w1k. Username: kpuadmin.
Password root shell / MySQL: m3rd3k41945!
Many
IT system password Commission using the same pattern. Is so easy to
remember ... Or to be easily hacked. Sorry if I think that is a no-no,
because I was trained to look at patterns.
Security Gap # 5: All Commission Members Can Edit List of Voters at will
This
is the Voter Data System (SIDALIH) KPU. With this system the Commission
set names entered Voters List (DPS) and the voters list (DPT).
Addition
or subtraction of the names of voters can be done from this system.
This is crucial because in Indonesian armed with enough voters can
choose invitations without needing ID cards.
I am a layman. But a big
question for me. If you want safe: Why all the members of the
Commission DPT can edit at will? Why is access granted by the admin not
only read only?
Edit right decision is, of course deliberate
decision, not likely an accident, give very great authority for each
member of the Commission to play with the number of voters. Reduce or
add.
It could be if there is communication with the members of the
Commission that a presidential candidate's campaign team, or if there is
a hacker or cracker supporters of presidential candidate coming into
the system like me ... It could add or subtract new voters ... voters in
certain areas .
Those who can not choose, be given the right to
vote. They are known to pick a particular candidate, could revoked their
right to vote ... With easy. It's easy.
Moreover, for every entry ... No info or log publicly, who is last to edit let alone edit history.
Cracks were happy ... For those who have good intentions.
Security Gap # 6: All Commission Members Can Edit Sound Amount Paper Delivery at will
Logistics
System (SILOG) KPU. With this system the Commission governing the
distribution of ballots to all regions / TPS. Addition or subtraction
delivery ballots can be made from this system.
My question is about the same as SIDALIH SILOG.
I
am a layman. But a big question for me. If you want safe: Why all the
members of the Commission can edit logistics such election ballots at
will? Why is access granted by the admin not only read only?
Sorry if
this is like a repeat. This decision, of course, a deliberate decision,
not likely an accident, give very great authority for each member of
the Commission to play with the number of ballots.
It could be if
there is communication with the members of the Commission that a
presidential candidate's campaign team, or if there is a hacker or
cracker supporters of presidential candidate coming into the system like
me ... It could send more ballots to certain areas. It's easy.
Moreover, as in SIDALIH ... For every entry ... No info or log publicly, who is last to edit let alone edit history.
Appreciation: System Scan Form C1
In
making this post, I feel I have to be fair. If there is a security
hole, I have to say. If there is a best practice that is done, my
appreciation.
C1 form a system scan made by the Commission team I
think is very good. Application interface design is simple, not a lot of
stuffing. It certainly helps boost system utilization.
Presentation C1 on the web pilpres2014.kpu.go.id also good. Simple and easy to use by anyone.
C1
Management makes the perception that the election fair and square.
Hardly likely to affect the results of the election if the scan C1've
collected all of the servers Commission.
But I have a question.
The question is quite large. Admin make a real count applications,
specifically for the members of the Commission at the address
http://103.21.228.33/internal - why this data is not opened to the
public?
Why force the public to conduct mutual cooperation of
hundreds of thousands of data entry form C1? Though it has no real count
...
Just a question just after it. There may be self-assessment ...
conclusion
Back to the original question: Is the 2014 Presidential Election took place with honest and fair?
I do not know. Too many areas, too many polls, too many voters to be able to know the name of the game with SILOG or SIDALIH.
But
two things are certain. First: Anyone who can have access to SILOG and
SIDALIH and have no intention of winning candidate number one or number
two, especially before the month of May 2014, and had the ability to
coordinate with a successful team on the field (TPS TPS, where the
villages that need to be exceeded ballots ... the names of what needs to
be added or subtracted from the system) can greatly affect the outcome
of the presidential election in 2014.
Second: Not at all difficult to
access all IT systems KPU. In fact I suspect ... As is made so easy for
hackers and crackers who want to enter. What is it?
Hopefully not see why. Hopefully the security gaps that I write here ... It is a mistake that was not intentional.
Because anyone who has access to the IT system the Commission ... may affect who is elected President.
The
President has the power to 250 million population country. 2,000
trillion budget. 600,000 soldiers. The velocity of money is almost
10,000 trillion.
Because if it was intentional ...
It's easy ...
It could be hundreds ... thousands ... probably millions of voters
"new". Creations of those who have access to SIDALIH.
It could also
be hundreds ... thousands ... probably millions of ballots were "more
coincidence". Creations of those who have access to SILOG.
Sorry if this post so raises new questions.
Thus my writing. Hopefully this is helpful.
A.
Footnote: I'm a hacker. Not a cracker. I do this out of curiosity audit. Not because there are no good intentions.
However, Indonesian law does not distinguish. To avoid the possibility of criminal ... I wish to REMAIN anonymous.
Source: Audit-Commission
Original Title: IT System Security Audit Commission 2014 presidential election
Tuesday, 22 July 2014
Full Pernyataan Prabowo Resmi Menolak Hasil Penghitungan KPU Pemilu 2014
Prabowo Subianto
Sahabat.
Demokrasi artinya rakyat berkuasa. Wujud dari demokrasi adalah
pemilihan, dan esensi pemilihan adalah pemilihan yang jujur, yang bersih
dan yang adil.
Kalau ada yang bisa mencoblos puluhan,
ratusan surat suara itu tidak demokratis. Dari Papua saja ada 14
kabupaten yang tidak pernah mencoblos tetapi ada hasil pemilu. Ada 5.000
lebih TPS di DKI yang direkomendasika
Manakala kita melihat ketidakadilan, manakala kita melihat perampokan
hak-hak warga negara, maka kita harus memilih. Memilih berdiri membela
kebenaran, atau atau mengikuti yang dzolim.
Pilihannya jelas.
Kami memilih membela kebenaran. Oleh karena itu kami memilih untuk
mengambil sikap. Prabowo-Hatta menggunakan hak konstitusional kami untuk
menolak pelaksanaan Pilpres 2014 yang cacat hukum. Oleh karena itu kami
menarik diri dari proses yang sedang berlangsung.
Kami tidak
bersedia mengorbankan mandat yang telah diberikan oleh rakyat
dipermainkan dan diselewengkan. Kami siap menang dan siap kalah dengan
cara yang demokratis dan terhormat.
Bagi saudara-saudara
Yakinlah kami tidak akan membiarkan hak demokrasi diciderai. Kami akan
berjuang di atas landasan konstitusi, di atas landasan hukum, di atas
landasan tidak menggunakan kekerasan apapun.
Terima kasih. Jakarta, 22 Juli 2014.
Demokrasi artinya rakyat berkuasa. Wujud dari demokrasi adalah
pemilihan, dan esensi pemilihan adalah pemilihan yang jujur, yang bersih
dan yang adil.
Kalau ada yang bisa mencoblos puluhan,
ratusan surat suara itu tidak demokratis. Dari Papua saja ada 14
kabupaten yang tidak pernah mencoblos tetapi ada hasil pemilu. Ada 5.000
lebih TPS di DKI yang direkomendasika
Manakala kita melihat ketidakadilan, manakala kita melihat perampokan
hak-hak warga negara, maka kita harus memilih. Memilih berdiri membela
kebenaran, atau atau mengikuti yang dzolim.
Pilihannya jelas.
Kami memilih membela kebenaran. Oleh karena itu kami memilih untuk
mengambil sikap. Prabowo-Hatta menggunakan hak konstitusional kami untuk
menolak pelaksanaan Pilpres 2014 yang cacat hukum. Oleh karena itu kami
menarik diri dari proses yang sedang berlangsung.
Kami tidak
bersedia mengorbankan mandat yang telah diberikan oleh rakyat
dipermainkan dan diselewengkan. Kami siap menang dan siap kalah dengan
cara yang demokratis dan terhormat.
Bagi saudara-saudara
Yakinlah kami tidak akan membiarkan hak demokrasi diciderai. Kami akan
berjuang di atas landasan konstitusi, di atas landasan hukum, di atas
landasan tidak menggunakan kekerasan apapun.
Terima kasih. Jakarta, 22 Juli 2014.
Monday, 21 July 2014
Pigi jo deng dia. voc. Doddie romantic x
Prabowo Subianto:
"Saudara-saudara sekalian, dari sejak awal saya selalu mengatakan bahwa
kita mengikuti dan taat asas dan kita taat hukum serta aturan main.
Saya selalu katakan, kita ikut aturan. Seluruh bangsa sedang membangun
demokrasi yang artinya sedang mengikuti taat aturan demokrasi, jadi kita serahkan kepada KPU.
Pihak yang kuat, harus sabar. Karena kita ingin negara kita baik. Kita
berjuang untuk rakyat. Kita di sini bukan orang-orang yang ingkar janji,
bukan ingkar sumpah, bukan orang-orang yang bohong. Kita takut kepada
Allah SWT. "
"Saudara-saudara sekalian, dari sejak awal saya selalu mengatakan bahwa
kita mengikuti dan taat asas dan kita taat hukum serta aturan main.
Saya selalu katakan, kita ikut aturan. Seluruh bangsa sedang membangun
demokrasi yang artinya sedang mengikuti taat aturan demokrasi, jadi kita serahkan kepada KPU.
Pihak yang kuat, harus sabar. Karena kita ingin negara kita baik. Kita
berjuang untuk rakyat. Kita di sini bukan orang-orang yang ingkar janji,
bukan ingkar sumpah, bukan orang-orang yang bohong. Kita takut kepada
Allah SWT. "
Pigi jo deng dia. voc. Doddie romantic x
Prabowo Subianto:
"Saudara-saudara sekalian, dari sejak awal saya selalu mengatakan bahwa
kita mengikuti dan taat asas dan kita taat hukum serta aturan main.
Saya selalu katakan, kita ikut aturan. Seluruh bangsa sedang membangun
demokrasi yang artinya sedang mengikuti taat aturan demokrasi, jadi kita serahkan kepada KPU.
Pihak yang kuat, harus sabar. Karena kita ingin negara kita baik. Kita
berjuang untuk rakyat. Kita di sini bukan orang-orang yang ingkar janji,
bukan ingkar sumpah, bukan orang-orang yang bohong. Kita takut kepada
Allah SWT. "
"Saudara-saudara sekalian, dari sejak awal saya selalu mengatakan bahwa
kita mengikuti dan taat asas dan kita taat hukum serta aturan main.
Saya selalu katakan, kita ikut aturan. Seluruh bangsa sedang membangun
demokrasi yang artinya sedang mengikuti taat aturan demokrasi, jadi kita serahkan kepada KPU.
Pihak yang kuat, harus sabar. Karena kita ingin negara kita baik. Kita
berjuang untuk rakyat. Kita di sini bukan orang-orang yang ingkar janji,
bukan ingkar sumpah, bukan orang-orang yang bohong. Kita takut kepada
Allah SWT. "
Wednesday, 16 July 2014
Jamila Sumazau Dance Step
Menguak Skandal Klaim Kemenangan Jokowi-JK Dan Kepastian Kemenangan Prabowo-Hatta
Prabowo akan menjadi
presiden Indoensia, sekalipun 8 lembaga survey menjagokan Jokowi sebagai
presiden 2014. Hal ini karena banyaknya kejanggalan yang di temukan dalam quick
qount yang di lakukan olehlembaga lembaga survey yang menjagokan Jokowi
tersebut,di antaranya:
presiden Indoensia, sekalipun 8 lembaga survey menjagokan Jokowi sebagai
presiden 2014. Hal ini karena banyaknya kejanggalan yang di temukan dalam quick
qount yang di lakukan olehlembaga lembaga survey yang menjagokan Jokowi
tersebut,di antaranya:
1. Lembaga survey yang menjagokan Jokowi sudah
terbukti sebagai lembaga simpatisan, dan konsultan politik. Maka menjadi sangat
wajar bila lembaga konsultan memenangkan pasangan yang di bimbingnya memenangkan
pilpres.
terbukti sebagai lembaga simpatisan, dan konsultan politik. Maka menjadi sangat
wajar bila lembaga konsultan memenangkan pasangan yang di bimbingnya memenangkan
pilpres.
2. Waktu pengumuman kemenangan Jokowi JK di tanggal
9 Juli 2014, yakni di kisaran pukul 14.30 WIB, padahal TPS di nyatakan baru di
tutup pada pukul 13.00 WIB, yang artinya mungkinkah TPS sudah bisa mempleno
hasil TPS untuk menjadi hasil pilpres di TPS tersebut, dan kemudian mengirimkan
hasilnya ke center lembaga survey yang bersangkutan. Di Samarinda saja rata
rata hasil pilpres baru dipleno TPS di kisaran pukul 15.00-16.00
WITA/14.00-15.00 Wib, bagaimana bila TPS yang berada di daerah daerah
pedalaman. Hasil Quick Count bisa di umumkan pukul 14.30 WIB bila sampel di
ambil di perkotaan saja.
9 Juli 2014, yakni di kisaran pukul 14.30 WIB, padahal TPS di nyatakan baru di
tutup pada pukul 13.00 WIB, yang artinya mungkinkah TPS sudah bisa mempleno
hasil TPS untuk menjadi hasil pilpres di TPS tersebut, dan kemudian mengirimkan
hasilnya ke center lembaga survey yang bersangkutan. Di Samarinda saja rata
rata hasil pilpres baru dipleno TPS di kisaran pukul 15.00-16.00
WITA/14.00-15.00 Wib, bagaimana bila TPS yang berada di daerah daerah
pedalaman. Hasil Quick Count bisa di umumkan pukul 14.30 WIB bila sampel di
ambil di perkotaan saja.
3. Sudah terbuka adanya kejanggalan Quick Count
milik SMRC yakni adanya perubahan drastis pada data dari semula Prabowo unggul
52 %:48 %, lalu menjadi terbalik di 48 % : 52 %. Adanya data yang bertumpuk
tiba tiba hanya menjadi inputan untuk Jokowi JK sangat patut di curigai
validitasnya. Patut juga untuk di lakukan penelitiaan yang sama untuk semua
lembaga survey, jangan jangan semua sama kejadiannya.
milik SMRC yakni adanya perubahan drastis pada data dari semula Prabowo unggul
52 %:48 %, lalu menjadi terbalik di 48 % : 52 %. Adanya data yang bertumpuk
tiba tiba hanya menjadi inputan untuk Jokowi JK sangat patut di curigai
validitasnya. Patut juga untuk di lakukan penelitiaan yang sama untuk semua
lembaga survey, jangan jangan semua sama kejadiannya.
4. Apalagi jika benar bahwa Pengumuman di lakukan
pada saat data masih 75 %, sangat mungkin karena berdasarkan waktu pengumuman
kemenangan Jokowi JK di pukul 14.30, hampir bisa di pastikan sebagian besar TPS
di Indonesia belum menyelesaikan perhitungannya. Dalam kasus pilkada Bali, pada
saat data di stop di 90 % dan 100 % saja terdapat perbedaan siapa pemenang
pilgub, apalagi pada saat data baru 75 %.
pada saat data masih 75 %, sangat mungkin karena berdasarkan waktu pengumuman
kemenangan Jokowi JK di pukul 14.30, hampir bisa di pastikan sebagian besar TPS
di Indonesia belum menyelesaikan perhitungannya. Dalam kasus pilkada Bali, pada
saat data di stop di 90 % dan 100 % saja terdapat perbedaan siapa pemenang
pilgub, apalagi pada saat data baru 75 %.
5. Hasil KPU adalah hasil dari 478.685 TPS di
seluruh Indonesia yang prosesnya melalui pengawasan bersama oleh panitia di
TPS, saksi saksi dari dua capres dan partai, bawaslu, Panitia tingkat
kelurahan, panitia tingkat kecamatan, panitia tingkat kabupaten, panitia
tingkat propinsi dan KPU pusat. Maka apakah hasil Real Count KPU sebanding dan
bisa di sepadankan dengan data oleh lembaga survey yang hanya di lakukan oleh
beberapa orang di satu TPS sampel, lalu setelah datanya di peroleh
seluruh Indonesia yang prosesnya melalui pengawasan bersama oleh panitia di
TPS, saksi saksi dari dua capres dan partai, bawaslu, Panitia tingkat
kelurahan, panitia tingkat kecamatan, panitia tingkat kabupaten, panitia
tingkat propinsi dan KPU pusat. Maka apakah hasil Real Count KPU sebanding dan
bisa di sepadankan dengan data oleh lembaga survey yang hanya di lakukan oleh
beberapa orang di satu TPS sampel, lalu setelah datanya di peroleh
dikirim by
SMS atau email, tanpa ada validasi oleh siapa pun tentang kebenaran data, dan
lalu pengolahannya melalui mesin hitung tanda ada pengawasan mengenai ke
akuratan software dan aplikasi yang di gunankan. Kesimpulannya Data KPU benar
dan resmi, data Quick Count harus di teliti lagi. Maka Lembaga survey
penyelenggara harus bisa menunjukkan hal hal berikut pada saat hal seperti
sekarang terjadi, karena tidak mungkin mengcross cek ulang 478.685 TPS. Jauh
lebih mudah meneliti data 2000 atau 4000 TPS sampel milik lembaga survey. Hal
hal yang harus bisa di jelaskan adalah:
SMS atau email, tanpa ada validasi oleh siapa pun tentang kebenaran data, dan
lalu pengolahannya melalui mesin hitung tanda ada pengawasan mengenai ke
akuratan software dan aplikasi yang di gunankan. Kesimpulannya Data KPU benar
dan resmi, data Quick Count harus di teliti lagi. Maka Lembaga survey
penyelenggara harus bisa menunjukkan hal hal berikut pada saat hal seperti
sekarang terjadi, karena tidak mungkin mengcross cek ulang 478.685 TPS. Jauh
lebih mudah meneliti data 2000 atau 4000 TPS sampel milik lembaga survey. Hal
hal yang harus bisa di jelaskan adalah:
a. Jumlah sampel
b. Tempat TPS sampel, lalu bandingkan hasilnya
dengan data C1 yang sekarang sudah ada. Hasil penelitian terhadap poin ini
sudah akan menunjukkan mana data yang benar dan mana data yang di manipulasi.
Termasuk apakah pengambilan sampel sesuai dengan kaidah statistic yang berlaku.
Misal berapa persen di Sumatera, Jawa, di perkotaan, di pedesaan, dll.
dengan data C1 yang sekarang sudah ada. Hasil penelitian terhadap poin ini
sudah akan menunjukkan mana data yang benar dan mana data yang di manipulasi.
Termasuk apakah pengambilan sampel sesuai dengan kaidah statistic yang berlaku.
Misal berapa persen di Sumatera, Jawa, di perkotaan, di pedesaan, dll.
c. Petugas pengambilan sampel di TPS, siapa, dimana
berdomisili dan bagaimana kemampuannya dalam melakukan pekerjaannya.
berdomisili dan bagaimana kemampuannya dalam melakukan pekerjaannya.
d. Membuka ulang aplikasi yang di gunakan oleh
lembaga survey, melihat keanehan hasil Quick Count yang tadinya menyebutkan
keseragaman nilai yakni semua tiba tiba berhenti di angka 47 sekian persen
untuk Prabowo dan 52 sekian persen untuk Jokowi.
lembaga survey, melihat keanehan hasil Quick Count yang tadinya menyebutkan
keseragaman nilai yakni semua tiba tiba berhenti di angka 47 sekian persen
untuk Prabowo dan 52 sekian persen untuk Jokowi.
Bila
semua lembaga survey bisa menjawab, minimal akan mengurangi range yang terjadi
antara lembaga survey dan data KPU, namun sekali lagi data KPU adalah data
resmi maka seperti kalau kita bertanya siapa yang harus kita datangi jika ingin
melaporkan pencurian pasti orang akan menjawab Polisi, atau siapa yang harus
kita datangi jika ingin meminta keadilan pasti orang akan menjawab kepada
Hakim, atau siapa yang harus kita datangi jika ingin membuat KTP, pasti orang
akan menjawab datanglah ke kelurahan, siapa yang harus kita datangi bila ingin
menikah pasti orang akan menjawab KUA. Begitulah halnya dengan Pileg atau
pilpres pasti orang akan melihat kepada KPU karena memang inilah lembaga resmi
negara penyelenggara pileg/pilpres.
semua lembaga survey bisa menjawab, minimal akan mengurangi range yang terjadi
antara lembaga survey dan data KPU, namun sekali lagi data KPU adalah data
resmi maka seperti kalau kita bertanya siapa yang harus kita datangi jika ingin
melaporkan pencurian pasti orang akan menjawab Polisi, atau siapa yang harus
kita datangi jika ingin meminta keadilan pasti orang akan menjawab kepada
Hakim, atau siapa yang harus kita datangi jika ingin membuat KTP, pasti orang
akan menjawab datanglah ke kelurahan, siapa yang harus kita datangi bila ingin
menikah pasti orang akan menjawab KUA. Begitulah halnya dengan Pileg atau
pilpres pasti orang akan melihat kepada KPU karena memang inilah lembaga resmi
negara penyelenggara pileg/pilpres.
Berdasarkan
semua pertimbangan di atas dan menurut berbagai perkembangan yang terjadi dan
terungkapnya berbagai hal serta berdasarkan data real count milik PKS di mana
di sebutkan bahwa data telah 90 %, maka hampir bisa di pastikan Prabowo
Subianto dan Hatta Rajasa akan menjadi Presiden dan Wakil Presiden terpilih
republik Indonesia 2014-2019.
semua pertimbangan di atas dan menurut berbagai perkembangan yang terjadi dan
terungkapnya berbagai hal serta berdasarkan data real count milik PKS di mana
di sebutkan bahwa data telah 90 %, maka hampir bisa di pastikan Prabowo
Subianto dan Hatta Rajasa akan menjadi Presiden dan Wakil Presiden terpilih
republik Indonesia 2014-2019.
Jamilah dance,christmas at mum house tuaran sabah.
Menguak Skandal Klaim Kemenangan Jokowi-JK Dan Kepastian Kemenangan Prabowo-Hatta
Prabowo akan menjadi
presiden Indoensia, sekalipun 8 lembaga survey menjagokan Jokowi sebagai
presiden 2014. Hal ini karena banyaknya kejanggalan yang di temukan dalam quick
qount yang di lakukan olehlembaga lembaga survey yang menjagokan Jokowi
tersebut,di antaranya:
presiden Indoensia, sekalipun 8 lembaga survey menjagokan Jokowi sebagai
presiden 2014. Hal ini karena banyaknya kejanggalan yang di temukan dalam quick
qount yang di lakukan olehlembaga lembaga survey yang menjagokan Jokowi
tersebut,di antaranya:
1. Lembaga survey yang menjagokan Jokowi sudah
terbukti sebagai lembaga simpatisan, dan konsultan politik. Maka menjadi sangat
wajar bila lembaga konsultan memenangkan pasangan yang di bimbingnya memenangkan
pilpres.
terbukti sebagai lembaga simpatisan, dan konsultan politik. Maka menjadi sangat
wajar bila lembaga konsultan memenangkan pasangan yang di bimbingnya memenangkan
pilpres.
2. Waktu pengumuman kemenangan Jokowi JK di tanggal
9 Juli 2014, yakni di kisaran pukul 14.30 WIB, padahal TPS di nyatakan baru di
tutup pada pukul 13.00 WIB, yang artinya mungkinkah TPS sudah bisa mempleno
hasil TPS untuk menjadi hasil pilpres di TPS tersebut, dan kemudian mengirimkan
hasilnya ke center lembaga survey yang bersangkutan. Di Samarinda saja rata
rata hasil pilpres baru dipleno TPS di kisaran pukul 15.00-16.00
WITA/14.00-15.00 Wib, bagaimana bila TPS yang berada di daerah daerah
pedalaman. Hasil Quick Count bisa di umumkan pukul 14.30 WIB bila sampel di
ambil di perkotaan saja.
9 Juli 2014, yakni di kisaran pukul 14.30 WIB, padahal TPS di nyatakan baru di
tutup pada pukul 13.00 WIB, yang artinya mungkinkah TPS sudah bisa mempleno
hasil TPS untuk menjadi hasil pilpres di TPS tersebut, dan kemudian mengirimkan
hasilnya ke center lembaga survey yang bersangkutan. Di Samarinda saja rata
rata hasil pilpres baru dipleno TPS di kisaran pukul 15.00-16.00
WITA/14.00-15.00 Wib, bagaimana bila TPS yang berada di daerah daerah
pedalaman. Hasil Quick Count bisa di umumkan pukul 14.30 WIB bila sampel di
ambil di perkotaan saja.
3. Sudah terbuka adanya kejanggalan Quick Count
milik SMRC yakni adanya perubahan drastis pada data dari semula Prabowo unggul
52 %:48 %, lalu menjadi terbalik di 48 % : 52 %. Adanya data yang bertumpuk
tiba tiba hanya menjadi inputan untuk Jokowi JK sangat patut di curigai
validitasnya. Patut juga untuk di lakukan penelitiaan yang sama untuk semua
lembaga survey, jangan jangan semua sama kejadiannya.
milik SMRC yakni adanya perubahan drastis pada data dari semula Prabowo unggul
52 %:48 %, lalu menjadi terbalik di 48 % : 52 %. Adanya data yang bertumpuk
tiba tiba hanya menjadi inputan untuk Jokowi JK sangat patut di curigai
validitasnya. Patut juga untuk di lakukan penelitiaan yang sama untuk semua
lembaga survey, jangan jangan semua sama kejadiannya.
4. Apalagi jika benar bahwa Pengumuman di lakukan
pada saat data masih 75 %, sangat mungkin karena berdasarkan waktu pengumuman
kemenangan Jokowi JK di pukul 14.30, hampir bisa di pastikan sebagian besar TPS
di Indonesia belum menyelesaikan perhitungannya. Dalam kasus pilkada Bali, pada
saat data di stop di 90 % dan 100 % saja terdapat perbedaan siapa pemenang
pilgub, apalagi pada saat data baru 75 %.
pada saat data masih 75 %, sangat mungkin karena berdasarkan waktu pengumuman
kemenangan Jokowi JK di pukul 14.30, hampir bisa di pastikan sebagian besar TPS
di Indonesia belum menyelesaikan perhitungannya. Dalam kasus pilkada Bali, pada
saat data di stop di 90 % dan 100 % saja terdapat perbedaan siapa pemenang
pilgub, apalagi pada saat data baru 75 %.
5. Hasil KPU adalah hasil dari 478.685 TPS di
seluruh Indonesia yang prosesnya melalui pengawasan bersama oleh panitia di
TPS, saksi saksi dari dua capres dan partai, bawaslu, Panitia tingkat
kelurahan, panitia tingkat kecamatan, panitia tingkat kabupaten, panitia
tingkat propinsi dan KPU pusat. Maka apakah hasil Real Count KPU sebanding dan
bisa di sepadankan dengan data oleh lembaga survey yang hanya di lakukan oleh
beberapa orang di satu TPS sampel, lalu setelah datanya di peroleh
seluruh Indonesia yang prosesnya melalui pengawasan bersama oleh panitia di
TPS, saksi saksi dari dua capres dan partai, bawaslu, Panitia tingkat
kelurahan, panitia tingkat kecamatan, panitia tingkat kabupaten, panitia
tingkat propinsi dan KPU pusat. Maka apakah hasil Real Count KPU sebanding dan
bisa di sepadankan dengan data oleh lembaga survey yang hanya di lakukan oleh
beberapa orang di satu TPS sampel, lalu setelah datanya di peroleh
dikirim by
SMS atau email, tanpa ada validasi oleh siapa pun tentang kebenaran data, dan
lalu pengolahannya melalui mesin hitung tanda ada pengawasan mengenai ke
akuratan software dan aplikasi yang di gunankan. Kesimpulannya Data KPU benar
dan resmi, data Quick Count harus di teliti lagi. Maka Lembaga survey
penyelenggara harus bisa menunjukkan hal hal berikut pada saat hal seperti
sekarang terjadi, karena tidak mungkin mengcross cek ulang 478.685 TPS. Jauh
lebih mudah meneliti data 2000 atau 4000 TPS sampel milik lembaga survey. Hal
hal yang harus bisa di jelaskan adalah:
SMS atau email, tanpa ada validasi oleh siapa pun tentang kebenaran data, dan
lalu pengolahannya melalui mesin hitung tanda ada pengawasan mengenai ke
akuratan software dan aplikasi yang di gunankan. Kesimpulannya Data KPU benar
dan resmi, data Quick Count harus di teliti lagi. Maka Lembaga survey
penyelenggara harus bisa menunjukkan hal hal berikut pada saat hal seperti
sekarang terjadi, karena tidak mungkin mengcross cek ulang 478.685 TPS. Jauh
lebih mudah meneliti data 2000 atau 4000 TPS sampel milik lembaga survey. Hal
hal yang harus bisa di jelaskan adalah:
a. Jumlah sampel
b. Tempat TPS sampel, lalu bandingkan hasilnya
dengan data C1 yang sekarang sudah ada. Hasil penelitian terhadap poin ini
sudah akan menunjukkan mana data yang benar dan mana data yang di manipulasi.
Termasuk apakah pengambilan sampel sesuai dengan kaidah statistic yang berlaku.
Misal berapa persen di Sumatera, Jawa, di perkotaan, di pedesaan, dll.
dengan data C1 yang sekarang sudah ada. Hasil penelitian terhadap poin ini
sudah akan menunjukkan mana data yang benar dan mana data yang di manipulasi.
Termasuk apakah pengambilan sampel sesuai dengan kaidah statistic yang berlaku.
Misal berapa persen di Sumatera, Jawa, di perkotaan, di pedesaan, dll.
c. Petugas pengambilan sampel di TPS, siapa, dimana
berdomisili dan bagaimana kemampuannya dalam melakukan pekerjaannya.
berdomisili dan bagaimana kemampuannya dalam melakukan pekerjaannya.
d. Membuka ulang aplikasi yang di gunakan oleh
lembaga survey, melihat keanehan hasil Quick Count yang tadinya menyebutkan
keseragaman nilai yakni semua tiba tiba berhenti di angka 47 sekian persen
untuk Prabowo dan 52 sekian persen untuk Jokowi.
lembaga survey, melihat keanehan hasil Quick Count yang tadinya menyebutkan
keseragaman nilai yakni semua tiba tiba berhenti di angka 47 sekian persen
untuk Prabowo dan 52 sekian persen untuk Jokowi.
Bila
semua lembaga survey bisa menjawab, minimal akan mengurangi range yang terjadi
antara lembaga survey dan data KPU, namun sekali lagi data KPU adalah data
resmi maka seperti kalau kita bertanya siapa yang harus kita datangi jika ingin
melaporkan pencurian pasti orang akan menjawab Polisi, atau siapa yang harus
kita datangi jika ingin meminta keadilan pasti orang akan menjawab kepada
Hakim, atau siapa yang harus kita datangi jika ingin membuat KTP, pasti orang
akan menjawab datanglah ke kelurahan, siapa yang harus kita datangi bila ingin
menikah pasti orang akan menjawab KUA. Begitulah halnya dengan Pileg atau
pilpres pasti orang akan melihat kepada KPU karena memang inilah lembaga resmi
negara penyelenggara pileg/pilpres.
semua lembaga survey bisa menjawab, minimal akan mengurangi range yang terjadi
antara lembaga survey dan data KPU, namun sekali lagi data KPU adalah data
resmi maka seperti kalau kita bertanya siapa yang harus kita datangi jika ingin
melaporkan pencurian pasti orang akan menjawab Polisi, atau siapa yang harus
kita datangi jika ingin meminta keadilan pasti orang akan menjawab kepada
Hakim, atau siapa yang harus kita datangi jika ingin membuat KTP, pasti orang
akan menjawab datanglah ke kelurahan, siapa yang harus kita datangi bila ingin
menikah pasti orang akan menjawab KUA. Begitulah halnya dengan Pileg atau
pilpres pasti orang akan melihat kepada KPU karena memang inilah lembaga resmi
negara penyelenggara pileg/pilpres.
Berdasarkan
semua pertimbangan di atas dan menurut berbagai perkembangan yang terjadi dan
terungkapnya berbagai hal serta berdasarkan data real count milik PKS di mana
di sebutkan bahwa data telah 90 %, maka hampir bisa di pastikan Prabowo
Subianto dan Hatta Rajasa akan menjadi Presiden dan Wakil Presiden terpilih
republik Indonesia 2014-2019.
semua pertimbangan di atas dan menurut berbagai perkembangan yang terjadi dan
terungkapnya berbagai hal serta berdasarkan data real count milik PKS di mana
di sebutkan bahwa data telah 90 %, maka hampir bisa di pastikan Prabowo
Subianto dan Hatta Rajasa akan menjadi Presiden dan Wakil Presiden terpilih
republik Indonesia 2014-2019.
Sunday, 13 July 2014
Thursday, 10 July 2014
BAMBU PRING PETUK NYAI RORO KIDUL ENDE FLORES
#PrabowoHatta , #satuINDONESIA , #INDONESIABANGKIT , #dukungboikotMETROtv , #syuradikaraende95fraternity , Website Resmi Kampanye #DukungPrabowoHatta untuk #SelamatkanIndonesia :
JAKARTA - Ketua Tim Pemenangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Moh Mahfud MD menegaskan kemenangan pasangan calon presiden (capres) yang diusungnya. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini bahkan menyebut Prabowo tinggal menunggu waktu pelantikan sebagai presiden.
"Kita sudah punya presiden baru. Namanya Prabowo Subianto. Kita tinggal menunggu pelantikan saja," ujar Mahfud kepada wartawan di Kertanegara, Jakarta Selatan, Rabu (9/7).
Mahfud juga memastikan bahwa data hasil hitung cepat yang dikantongi kubunya valid. Kubunya juga siap beradu data dengan hasil penghitungan suara yang dilakukan KPU RI.
"Kita siapkan semua. Kita pastikan tanggal 22 Juli KPU memutuskan Prabowo-Hatta sebagai pemenang," tegasnya.
Lebih lanjut mantan menteri pertahanan itu meminta para pendukung dan simpatisan Prabowo-Hatta untuk tetap mengawal proses penghitungan suara. Ia juga berpesan agar para pendukung tetap tenang dan tidak terprovokasi.
"Saya minta semua menahan diri. Mari fokus awasi semua distribusi surat suara," tandasnya. (dil/jpnn)
- See more at: http://www.jpnn.com/read/2014/07/09/245220/Mahfud-Pastikan-Prabowo-Tinggal-Dilantik-Jadi-Presiden#sthash.edlJCW75.dpuf
JAKARTA - Ketua Tim Pemenangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Moh Mahfud MD menegaskan kemenangan pasangan calon presiden (capres) yang diusungnya. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini bahkan menyebut Prabowo tinggal menunggu waktu pelantikan sebagai presiden.
"Kita sudah punya presiden baru. Namanya Prabowo Subianto. Kita tinggal menunggu pelantikan saja," ujar Mahfud kepada wartawan di Kertanegara, Jakarta Selatan, Rabu (9/7).
Mahfud juga memastikan bahwa data hasil hitung cepat yang dikantongi kubunya valid. Kubunya juga siap beradu data dengan hasil penghitungan suara yang dilakukan KPU RI.
"Kita siapkan semua. Kita pastikan tanggal 22 Juli KPU memutuskan Prabowo-Hatta sebagai pemenang," tegasnya.
Lebih lanjut mantan menteri pertahanan itu meminta para pendukung dan simpatisan Prabowo-Hatta untuk tetap mengawal proses penghitungan suara. Ia juga berpesan agar para pendukung tetap tenang dan tidak terprovokasi.
"Saya minta semua menahan diri. Mari fokus awasi semua distribusi surat suara," tandasnya. (dil/jpnn)
- See more at: http://www.jpnn.com/read/2014/07/09/245220/Mahfud-Pastikan-Prabowo-Tinggal-Dilantik-Jadi-Presiden#sthash.edlJCW75.dpuf
JAKARTA - Ketua Tim Pemenangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Moh Mahfud MD menegaskan kemenangan pasangan calon presiden (capres) yang diusungnya. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini bahkan menyebut Prabowo tinggal menunggu waktu pelantikan sebagai presiden.
"Kita sudah punya presiden baru. Namanya Prabowo Subianto. Kita tinggal menunggu pelantikan saja," ujar Mahfud kepada wartawan di Kertanegara, Jakarta Selatan, Rabu (9/7).
Mahfud juga memastikan bahwa data hasil hitung cepat yang dikantongi kubunya valid. Kubunya juga siap beradu data dengan hasil penghitungan suara yang dilakukan KPU RI.
"Kita siapkan semua. Kita pastikan tanggal 22 Juli KPU memutuskan Prabowo-Hatta sebagai pemenang," tegasnya.
Lebih lanjut mantan menteri pertahanan itu meminta para pendukung dan simpatisan Prabowo-Hatta untuk tetap mengawal proses penghitungan suara. Ia juga berpesan agar para pendukung tetap tenang dan tidak terprovokasi.
"Saya minta semua menahan diri. Mari fokus awasi semua distribusi surat suara," tandasnya. (dil/jpnn)
- See more at: http://www.jpnn.com/read/2014/07/09/245220/Mahfud-Pastikan-Prabowo-Tinggal-Dilantik-Jadi-Presiden#sthash.edlJCW75.dpuf
JAKARTA - Ketua Tim Pemenangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Moh Mahfud MD menegaskan kemenangan pasangan calon presiden (capres) yang diusungnya. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini bahkan menyebut Prabowo tinggal menunggu waktu pelantikan sebagai presiden.
"Kita sudah punya presiden baru. Namanya Prabowo Subianto. Kita tinggal menunggu pelantikan saja," ujar Mahfud kepada wartawan di Kertanegara, Jakarta Selatan, Rabu (9/7).
Mahfud juga memastikan bahwa data hasil hitung cepat yang dikantongi kubunya valid. Kubunya juga siap beradu data dengan hasil penghitungan suara yang dilakukan KPU RI.
"Kita siapkan semua. Kita pastikan tanggal 22 Juli KPU memutuskan Prabowo-Hatta sebagai pemenang," tegasnya.
Lebih lanjut mantan menteri pertahanan itu meminta para pendukung dan simpatisan Prabowo-Hatta untuk tetap mengawal proses penghitungan suara. Ia juga berpesan agar para pendukung tetap tenang dan tidak terprovokasi.
"Saya minta semua menahan diri. Mari fokus awasi semua distribusi surat suara," tandasnya. (dil/jpnn)
- See more at: http://www.jpnn.com/read/2014/07/09/245220/Mahfud-Pastikan-Prabowo-Tinggal-Dilantik-Jadi-Presiden#sthash.edlJCW75.dpuf
BAMBU PRING PETUK NYAI RORO KIDUL ENDE FLORES
#PrabowoHatta , #satuINDONESIA , #INDONESIABANGKIT , #dukungboikotMETROtv , #syuradikaraende95fraternity , Website Resmi Kampanye #DukungPrabowoHatta untuk #SelamatkanIndonesia :
JAKARTA - Ketua Tim Pemenangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Moh Mahfud MD menegaskan kemenangan pasangan calon presiden (capres) yang diusungnya. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini bahkan menyebut Prabowo tinggal menunggu waktu pelantikan sebagai presiden.
"Kita sudah punya presiden baru. Namanya Prabowo Subianto. Kita tinggal menunggu pelantikan saja," ujar Mahfud kepada wartawan di Kertanegara, Jakarta Selatan, Rabu (9/7).
Mahfud juga memastikan bahwa data hasil hitung cepat yang dikantongi kubunya valid. Kubunya juga siap beradu data dengan hasil penghitungan suara yang dilakukan KPU RI.
"Kita siapkan semua. Kita pastikan tanggal 22 Juli KPU memutuskan Prabowo-Hatta sebagai pemenang," tegasnya.
Lebih lanjut mantan menteri pertahanan itu meminta para pendukung dan simpatisan Prabowo-Hatta untuk tetap mengawal proses penghitungan suara. Ia juga berpesan agar para pendukung tetap tenang dan tidak terprovokasi.
"Saya minta semua menahan diri. Mari fokus awasi semua distribusi surat suara," tandasnya. (dil/jpnn)
- See more at: http://www.jpnn.com/read/2014/07/09/245220/Mahfud-Pastikan-Prabowo-Tinggal-Dilantik-Jadi-Presiden#sthash.edlJCW75.dpuf
JAKARTA - Ketua Tim Pemenangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Moh Mahfud MD menegaskan kemenangan pasangan calon presiden (capres) yang diusungnya. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini bahkan menyebut Prabowo tinggal menunggu waktu pelantikan sebagai presiden.
"Kita sudah punya presiden baru. Namanya Prabowo Subianto. Kita tinggal menunggu pelantikan saja," ujar Mahfud kepada wartawan di Kertanegara, Jakarta Selatan, Rabu (9/7).
Mahfud juga memastikan bahwa data hasil hitung cepat yang dikantongi kubunya valid. Kubunya juga siap beradu data dengan hasil penghitungan suara yang dilakukan KPU RI.
"Kita siapkan semua. Kita pastikan tanggal 22 Juli KPU memutuskan Prabowo-Hatta sebagai pemenang," tegasnya.
Lebih lanjut mantan menteri pertahanan itu meminta para pendukung dan simpatisan Prabowo-Hatta untuk tetap mengawal proses penghitungan suara. Ia juga berpesan agar para pendukung tetap tenang dan tidak terprovokasi.
"Saya minta semua menahan diri. Mari fokus awasi semua distribusi surat suara," tandasnya. (dil/jpnn)
- See more at: http://www.jpnn.com/read/2014/07/09/245220/Mahfud-Pastikan-Prabowo-Tinggal-Dilantik-Jadi-Presiden#sthash.edlJCW75.dpuf
JAKARTA - Ketua Tim Pemenangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Moh Mahfud MD menegaskan kemenangan pasangan calon presiden (capres) yang diusungnya. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini bahkan menyebut Prabowo tinggal menunggu waktu pelantikan sebagai presiden.
"Kita sudah punya presiden baru. Namanya Prabowo Subianto. Kita tinggal menunggu pelantikan saja," ujar Mahfud kepada wartawan di Kertanegara, Jakarta Selatan, Rabu (9/7).
Mahfud juga memastikan bahwa data hasil hitung cepat yang dikantongi kubunya valid. Kubunya juga siap beradu data dengan hasil penghitungan suara yang dilakukan KPU RI.
"Kita siapkan semua. Kita pastikan tanggal 22 Juli KPU memutuskan Prabowo-Hatta sebagai pemenang," tegasnya.
Lebih lanjut mantan menteri pertahanan itu meminta para pendukung dan simpatisan Prabowo-Hatta untuk tetap mengawal proses penghitungan suara. Ia juga berpesan agar para pendukung tetap tenang dan tidak terprovokasi.
"Saya minta semua menahan diri. Mari fokus awasi semua distribusi surat suara," tandasnya. (dil/jpnn)
- See more at: http://www.jpnn.com/read/2014/07/09/245220/Mahfud-Pastikan-Prabowo-Tinggal-Dilantik-Jadi-Presiden#sthash.edlJCW75.dpuf
JAKARTA - Ketua Tim Pemenangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Moh Mahfud MD menegaskan kemenangan pasangan calon presiden (capres) yang diusungnya. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini bahkan menyebut Prabowo tinggal menunggu waktu pelantikan sebagai presiden.
"Kita sudah punya presiden baru. Namanya Prabowo Subianto. Kita tinggal menunggu pelantikan saja," ujar Mahfud kepada wartawan di Kertanegara, Jakarta Selatan, Rabu (9/7).
Mahfud juga memastikan bahwa data hasil hitung cepat yang dikantongi kubunya valid. Kubunya juga siap beradu data dengan hasil penghitungan suara yang dilakukan KPU RI.
"Kita siapkan semua. Kita pastikan tanggal 22 Juli KPU memutuskan Prabowo-Hatta sebagai pemenang," tegasnya.
Lebih lanjut mantan menteri pertahanan itu meminta para pendukung dan simpatisan Prabowo-Hatta untuk tetap mengawal proses penghitungan suara. Ia juga berpesan agar para pendukung tetap tenang dan tidak terprovokasi.
"Saya minta semua menahan diri. Mari fokus awasi semua distribusi surat suara," tandasnya. (dil/jpnn)
- See more at: http://www.jpnn.com/read/2014/07/09/245220/Mahfud-Pastikan-Prabowo-Tinggal-Dilantik-Jadi-Presiden#sthash.edlJCW75.dpuf
Wednesday, 9 July 2014
Satu Hati Untuk Indonesia
Sahabat, banyak pendapat simpang-siur di masyarakat karena perbedaan hasil hitung cepat (quick count).
Yang harus serta wajib dipercaya adalah penghitungan nyata (real count)
dan hasil hitung nyata final Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang merupakan
lembaga resmi penyelenggara Pemilihan Umum Presiden Republik Indonesia.
Berikut adalah Hasil sementara REAL COUNT oleh Tim Nasional Prabowo Hatta yang dikoordinasi oleh PKS (23.00 WIB, 9 Juli 2014)
Yang harus serta wajib dipercaya adalah penghitungan nyata (real count)
dan hasil hitung nyata final Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang merupakan
lembaga resmi penyelenggara Pemilihan Umum Presiden Republik Indonesia.
Berikut adalah Hasil sementara REAL COUNT oleh Tim Nasional Prabowo Hatta yang dikoordinasi oleh PKS (23.00 WIB, 9 Juli 2014)
Prabowo-Hatta 52,3%, Jokowi-JK 47,7%
Data dari 270 ribu TPS di 33 provinsi di 359 kab/kota di Indonesia.
http://m.merdeka.com/politik/real-count-pks-prabowo-hatta-523-jokowi-jk-477.html
Silahkan disebarkan , #jagasuaraPRABOWOHATTA
Data dari 270 ribu TPS di 33 provinsi di 359 kab/kota di Indonesia.
http://m.merdeka.com/politik/real-count-pks-prabowo-hatta-523-jokowi-jk-477.html
Silahkan disebarkan , #jagasuaraPRABOWOHATTA
Party Of Gerindra(Gerakan Peduli Indonesia) :U.S.A & Canada Part 3 (HD-K5)
STRIKE BACK !!! Selamat siang sahabat di seluruh tanah air,
Apakah sahabat #SudahCoblosPeciPrabowo?
Mari kita kawal dan awasi jalannya penghitungan suara di TPS
masing-masing. Jika ada kecurangan, mohon laporkan ke halaman ini atau
melalui aplikasi Jaringan Gerindra atau dengan mengakses www.JaringanGerindra.com
Terima kasih dan salam Indonesia Raya!
GERINDRA - Gerakan Indonesia Raya
jaringangerindra.com
Monday, 7 July 2014
JAPANESE BONSAI
Jakarta -
Masa pemilihan presiden 9 Juli tinggal dua hari lagi. Prediksi soal
pasangan capres cawapres yang akan keluar sebagai pemenang semakin
liar. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)
memperkirakan pasangan Jokowi-JK akan kalah di DKI Jakarta.
"Di
Jakarta mungkin akan kalah Pak Jokowi," kata Ahok kepada wartawan di
Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (7/7/2014).
Ucapan
Ahok itu disampaikan ketika keluar dari ruang rapat pimpinan di lantai
dasar Balai Kota. Kemudian dia dicegat oleh wartawan yang menanyakan
soal isi pembahasan dalam rapat pimpinan.
Ahok lantas mengatakan
salah satu yang dibahas yakni tentang pelaksanaan Pilpres 9 Juli di DKI.
"Kita bahas apa yang akan terjadi pada tanggal 9 Juli nanti," ujarnya.
Ketika
wartawan menanyakan alasannya menyebut gubernur DKI non aktif itu akan
kalah dalam Pilpres, Ahok menjawab sambil bercanda. "Supaya bisa
kembali, he he he..." katanya sambil tertawa.
Masa pemilihan presiden 9 Juli tinggal dua hari lagi. Prediksi soal
pasangan capres cawapres yang akan keluar sebagai pemenang semakin
liar. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)
memperkirakan pasangan Jokowi-JK akan kalah di DKI Jakarta.
"Di
Jakarta mungkin akan kalah Pak Jokowi," kata Ahok kepada wartawan di
Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (7/7/2014).
Ucapan
Ahok itu disampaikan ketika keluar dari ruang rapat pimpinan di lantai
dasar Balai Kota. Kemudian dia dicegat oleh wartawan yang menanyakan
soal isi pembahasan dalam rapat pimpinan.
Ahok lantas mengatakan
salah satu yang dibahas yakni tentang pelaksanaan Pilpres 9 Juli di DKI.
"Kita bahas apa yang akan terjadi pada tanggal 9 Juli nanti," ujarnya.
Ketika
wartawan menanyakan alasannya menyebut gubernur DKI non aktif itu akan
kalah dalam Pilpres, Ahok menjawab sambil bercanda. "Supaya bisa
kembali, he he he..." katanya sambil tertawa.
Subscribe to:
Posts (Atom)